Ada satu pertanyaan yang terus menghantui saya sejak pertama kali membaca buku ini.
Berapa banyak hal tentang negara kita sendiri yang kita tidak tahu bukan karena kita tidak mau tahu, tapi karena memang ada yang memastikan kita tidak akan pernah tahu?
Ini bukan soal teori konspirasi. Ini soal buku pelajaran. Soal film yang wajib ditonton setiap 30 September. Soal apa yang boleh dijual di toko buku dan apa yang tidak boleh ada di rak.
Buku ini berjudul The Jakarta Method, ditulis oleh Vincent Bevins, seorang jurnalis Amerika yang tinggal di Jakarta antara 2017 sampai 2019, fasih berbahasa Indonesia, dan menghabiskan bertahun-tahun mewawancarai lebih dari 100 orang di 12 negara. Terbit pada 2020, buku ini masuk daftar buku terbaik tahun itu versi NPR, Financial Times, dan GQ. Di luar negeri, orang-orang memujinya. Di dalam negeri, buku ini praktis tidak bisa kamu beli di toko buku biasa.
Dan itu bukan kebetulan.
Cerita yang Kita Tahu, dan Cerita yang Sebenarnya Terjadi
Kalau kamu sekolah di Indonesia, kamu pasti tahu versi resminya.
Malam 30 September 1965, PKI melancarkan kudeta. Mereka membunuh dan menyiksa tujuh jenderal. Rakyat yang marah kemudian bangkit melawan. Jenderal Suharto menyelamatkan negara dari ancaman komunis. Indonesia diselamatkan.
Versi ini diajarkan di setiap sekolah. Versi ini ada di film Pengkhianatan G30S/PKI yang dulu wajib ditayangkan setiap tahun di TVRI, sebuah film propaganda yang selama puluhan tahun menjadi sumber utama "sejarah" bagi jutaan keluarga Indonesia yang menontonnya bersama di ruang tamu.
Masalahnya, hampir setiap elemen cerita itu tidak didukung oleh bukti yang terdokumentasi.
Bevins mengumpulkan dokumen-dokumen yang sudah declassified, kesaksian para penyintas, dan hasil riset akademik selama puluhan tahun. Apa yang dia temukan berbeda secara fundamental dari narasi resmi itu.
Pertama, soal keterlibatan PKI. Sejauh mana pimpinan PKI terlibat dalam peristiwa G30S sendiri masih diperdebatkan oleh para sejarawan. Benedict Anderson dan Ruth McVey dalam Cornell Paper yang ditulis sesaat setelah peristiwa itu sudah mempertanyakan versi Angkatan Darat. Yang tidak diperdebatkan adalah ini: jutaan anggota PKI biasa, para petani, buruh pabrik, guru, seniman, tidak punya keterlibatan apa pun dalam peristiwa malam itu. Mereka tetap dibunuh.
Kedua, soal "kemarahan spontan rakyat." Itu bukan spontan. Letnan Kolonel Sarwo Edhie Wibowo secara langsung mengkoordinasikan operasi pembunuhan di seluruh Jawa dan Bali. Ini bukan spekulasi, ini tercatat dalam dokumentasi militer.
Ketiga, soal cerita penyiksaan para jenderal yang selama ini beredar, bahwa mata mereka dicongkel dan tubuh mereka dimutilasi secara seksual. Pemeriksaan forensik pada saat itu tidak mendukung klaim-klaim ini. Tapi cerita itu sudah tertanam di kepala jutaan orang Indonesia selama generasi.
Angka yang Susah Dibayangkan
Mari berhenti sebentar dan benar-benar mencoba merasakan skala dari apa yang terjadi.
Dalam kurun waktu sekitar enam bulan, dari Oktober 1965 sampai Maret 1966, antara 500.000 sampai 1 juta orang Indonesia dibunuh. Ini bukan angka di medan perang. Ini bukan korban perang sipil. Ini adalah orang-orang yang namanya ada di dalam daftar, yang ditangkap di malam hari, dan dieksekusi.
Bayangkan kota Bandung dengan populasinya sekarang. Kurang lebih segitu jumlah orang yang dibunuh dalam waktu enam bulan.
PKI pada 1965 adalah partai komunis terbesar ketiga di dunia, setelah Uni Soviet dan Tiongkok, dengan sekitar 3,5 juta anggota resmi dan sekitar 20 juta orang Indonesia yang berafiliasi melalui serikat buruh, organisasi tani, kelompok perempuan, dan komunitas budaya. Bukan organisasi bersenjata. Bukan gerakan bawah tanah. Mereka beroperasi secara terbuka dan legal.
Selain yang dibunuh, antara 1 sampai 1,5 juta orang ditahan tanpa tuduhan resmi, sebagian selama lebih dari 14 tahun.
Dan ada satu detail yang menurut saya perlu dibaca pelan-pelan: Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, melalui seorang pejabat politik bernama Robert J. Martens, menyusun daftar sekitar 5.000 nama pemimpin PKI yang dicurigai dan menyerahkannya kepada pihak militer Indonesia. Orang-orang ini kemudian diburu dan dibunuh. Martens sendiri belakangan mengakui hal ini. Sebuah kabel diplomatik Kedutaan AS yang sudah declassified menggambarkan pembunuhan massal ini sebagai, kutip langsung, "a gleam of light in Asia", seberkas cahaya di Asia.
Itu bukan metafora yang dipakai orang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi.
Siapa yang Dihukum, dan Siapa yang Tidak
Ini mungkin bagian yang paling menyakitkan untuk dibaca.
Sarwo Edhie Wibowo, komandan yang secara langsung mengawasi operasi pembunuhan di Jawa dan Bali, kemudian diangkat menjadi Gubernur Jawa Timur dan Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan. Dia adalah kakek dari Agus Harimurti Yudhoyono, mantan kandidat presiden.
Pemuda Pancasila, organisasi paramiliter anti-komunis yang terlibat dalam pembunuhan massal, sampai hari ini masih ada dengan jutaan anggota dan mendapat patronase dari negara. Pemimpinnya hadir di acara-acara resmi pemerintah.
Pada 2012, Joshua Oppenheimer merilis dokumenter The Act of Killing. Film itu merekam para pelaku pembunuhan di Medan, Sumatera Utara, yang dengan bangga menceritakan dan bahkan mendemonstrasikan ulang cara mereka membunuh orang. Mereka hidup nyaman. Tidak ada satu pun dari mereka yang pernah menghadapi konsekuensi hukum apa pun.
Sementara itu, keluarga para korban hidup di bawah rezim yang Suharto sebut sebagai "dosa turunan", dosa yang diwariskan. Mantan tahanan politik mendapat cap "ET" (eks-tapol) di kartu identitas mereka, yang memblokir akses ke pekerjaan di sektor sipil dan militer. Anak-anak mereka tumbuh menanggung rasa malu atas sesuatu yang bukan kesalahan mereka.
Tidak satu pun orang yang pernah dituntut atas pembunuhan 1965 sampai 1966. Tidak satu pun.
Buku yang Tidak Boleh Ada di Rak
Kalau sejarah itu sudah terjadi puluhan tahun lalu, kenapa pemerintah masih takut?
Ini pertanyaan yang jawabannya ada di sini: karena legitimasi institusi militer Indonesia, citra diri mereka sebagai pelindung bangsa, tidak bisa dipisahkan dari narasi bahwa mereka melakukan hal yang benar pada 1965. Banyak orang yang terlibat dalam pembunuhan itu, atau yang mewarisi tanah dan kekayaan dari petani PKI yang dibunuh dan dipenjara, masih tertanam dalam struktur kekuasaan Indonesia hari ini.
Mengakui kebenarannya bukan hanya soal masa lalu. Ini soal membongkar fondasi dari seluruh tatanan kekuasaan yang dibangun setelah 1965.
Itulah kenapa yang terjadi bukan hanya diam, tapi penyensoran aktif.
Pada 28 Desember 2018, satuan militer menggerebek sebuah toko buku di Kediri, Jawa Timur, dan menyita buku-buku tentang sejarah PKI. Bulan Januari 2019, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu secara terbuka mendorong militer dan polisi untuk melakukan sweeping nasional terhadap buku-buku tentang komunisme dan gagasan kiri. Di bulan yang sama, Gramedia, jaringan toko buku terbesar di Indonesia, menarik semua buku tentang Marxisme, Leninisme, dan tragedi 1965 dari rak-rak mereka.
Pada Januari 2023, Presiden Jokowi menjadi kepala negara Indonesia pertama yang secara eksplisit mengakui adanya "pelanggaran HAM berat" dalam 12 episode termasuk pembunuhan 1965. Dia menyatakan "sangat menyesalkan" apa yang terjadi. Tapi tidak ada akuntabilitas hukum. Tidak ada nama pelaku yang disebut. Tidak ada reparasi. Tidak ada revisi buku teks pelajaran sekolah.
Pengakuan tanpa konsekuensi. Penyesalan tanpa perubahan.
Kenapa Nama Jakarta Jadi Kodeword di Chile
Ini bagian dari buku ini yang menurut saya paling membuat bulu kuduk berdiri.
Pada 1972, sebuah coretan muncul di tembok-tembok kawasan kaya di Santiago, Chile. Bunyinya: "Yakarta viene." Jakarta akan datang.
Organisasi sayap kanan Patria y Libertad mengirimkan kartu pos dengan frasa yang sama kepada para aktivis kiri Chile. "Jakarta" sudah menjadi kosakata dalam politik Amerika Latin, sebuah kodeword untuk sesuatu yang sangat spesifik: pemusnahan massal terhadap seluruh gerakan kiri.
Bevins menemukan setidaknya 11 negara di mana otoritas militer atau perencana sayap kanan secara eksplisit merujuk pada "Jakarta" atau "rencana Jakarta" sebagai model. Di lebih dari 23 negara, program yang sama dijalankan: susun daftar nama anggota, gunakan kekuatan militer dan paramiliter, eksekusi warga sipil yang tidak bersenjata, hancurkan seluruh infrastruktur organisasi kiri secara bersamaan, bingkai semua itu sebagai respons terhadap agresi komunis, dan terima dukungan intelijen Amerika Serikat.
Apa yang terbukti di Indonesia adalah ini: bahwa organisasi besar sekelas PKI, dengan 3,5 juta anggota resmi dan 20 juta orang yang terafiliasi, bisa dihancurkan sepenuhnya dalam enam bulan. Demonstrasi skala itu menyampaikan sesuatu kepada Washington dan kepada pemerintah-pemerintah sayap kanan di seluruh dunia. Ia membuktikan bahwa ini bisa dilakukan.
Orang-orang yang dibunuh di Brazil, Argentina, Chile, Filipina, Guatemala, dan negara-negara lainnya, mereka dibunuh dalam sebuah program yang dibantu oleh demonstrasi Indonesia. Apa yang terjadi di sini bukan hanya tragedi Indonesia. Ia adalah prototipe.
CIA dan Mesin di Balik Semuanya
Ada pertanyaan yang wajar muncul di titik ini: siapa yang menghubungkan semua titik ini? Bagaimana sebuah metode pembunuhan massal di Indonesia bisa muncul sebagai coretan di tembok Santiago, Chile, tujuh tahun kemudian?
Jawabannya ada di satu institusi yang namanya muncul berulang kali di hampir setiap babak cerita ini.
Dari buku Bevins
Dalam The Jakarta Method, Bevins tidak menggambarkan CIA sebagai aktor yang beroperasi dari jauh dan hanya mengamati. Ia mendokumentasikan keterlibatan aktif. Agen-agen CIA bekerja di lapangan, melatih perwira-perwira militer Indonesia sejak akhir 1950-an, membangun hubungan institusional yang sudah tertanam jauh sebelum Oktober 1965.
Bevins menulis bahwa apa yang terjadi di Brazil pada 1964 dan di Indonesia pada 1965 adalah, dalam kata-katanya sendiri, kemungkinan "kemenangan terpenting Perang Dingin bagi pihak yang akhirnya menang, yaitu Amerika Serikat dan sistem ekonomi global yang kini beroperasi." Kemenangan itu dicapai tanpa satu pun tentara Amerika yang mati di medan perang. Indonesia, tulis Bevins, adalah hadiah yang jauh lebih penting dari Vietnam, dan Washington berhasil mendapatkannya dalam beberapa bulan saja, bukan sepuluh tahun perang berdarah.
Bevins juga mendokumentasikan bagaimana jurnalis-jurnalis Barat pada saat itu secara patuh meneruskan narasi yang disuapkan oleh pejabat-pejabat CIA kepada mereka, membantu mengonstruksi opini publik internasional yang melihat pembantaian itu bukan sebagai kejahatan, melainkan sebagai stabilisasi.
Yang membuat buku ini penting bukan hanya Indonesia. Bevins melacak bagaimana CIA kemudian mengekspor model ini secara aktif sebagai apa yang ia sebut "kampanye interferensi klandestin" ke Chile, El Salvador, Nicaragua, dan Afghanistan. Setiap negara mendapat versi yang disesuaikan dari program yang sama: daftar nama, kekerasan paramiliter, dan narasi yang memposisikan semuanya sebagai respons terhadap ancaman komunis.
Dari dokumen yang sudah declassified
Bevins tidak sendirian dalam klaim-klaimnya. Dokumen pemerintah Amerika Serikat sendiri mengkonfirmasi sebagian besar dari apa yang ia tulis.
Pada Oktober 2017, hampir 30.000 halaman dokumen declassified dari Kedutaan Besar AS di Jakarta antara 1963 hingga 1968 dipublikasikan oleh National Security Archive di George Washington University, hasil dari proses declassification yang dimulai di era Presiden Obama. Ini adalah rilis terbesar dan paling signifikan dalam sejarah National Declassification Center.
Dokumen-dokumen itu mengungkap beberapa hal yang sangat spesifik. Pada 12 Oktober 1965, hanya dua minggu setelah G30S, Duta Besar AS Marshall Green menulis bahwa militer Indonesia telah mendekati Kedutaan-Kedutaan Barat melalui perantara, menyampaikan bahwa mereka sedang mempertimbangkan "langkah cepat" untuk menggulingkan Sukarno. Green menulis bahwa Amerika Serikat bisa membantu dengan "apa pun mulai dari operasi klandestin hingga bantuan transportasi, uang, peralatan komunikasi, atau senjata." Bukan pengamat pasif. Ini adalah mitra yang menawarkan logistik.
Sebuah telegram dari konsulat AS di Surabaya, bertanggal 28 Desember 1965, menggambarkan laporan-laporan yang masuk dari Jawa Timur sebagai indikasi "pembantaian yang meluas." Mereka tahu persis apa yang sedang terjadi. Dan mereka tetap diam di depan publik.
Satu hal yang perlu dicatat juga: CIA selama bertahun-tahun secara aktif menghambat upaya Departemen Luar Negeri AS untuk merilis sejarah resmi tentang keterlibatan Amerika dalam kampanye anti-PKI di Indonesia. Dokumen internal CIA tentang 1965 yang sudah declassified sampai hari ini bisa dihitung dengan jari.
Setelah Indonesia, model ini berevolusi menjadi sesuatu yang lebih sistematis. Pada 1975, enam negara Amerika Selatan, Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Uruguay, dan Brazil, secara resmi meluncurkan Operation Condor: sebuah jaringan intelijen transnasional yang berbagi basis data, teknik interogasi, tahanan, dan tim pembunuh lintas batas negara. Targetnya adalah siapa pun yang dicurigai sebagai simpatisan kiri, termasuk mereka yang sudah melarikan diri ke pengasingan di negara lain. Dokumen-dokumen declassified mengkonfirmasi bahwa berbagai lembaga pemerintah AS mengetahui keberadaan operasi ini.
Salah satu kasus yang paling terdokumentasi adalah pembunuhan Orlando Letelier, mantan Menteri Luar Negeri Chile di bawah Presiden Salvador Allende yang digulingkan dalam kudeta 1973. Pada September 1976, sebuah bom meledak di mobilnya di Embassy Row, Washington DC, membunuhnya bersama rekannya Ronni Moffitt. CIA menyimpulkan bahwa Jenderal Pinochet secara pribadi memerintahkan pembunuhan itu. Ini bukan pembantaian di hutan. Ini adalah eksekusi di ibu kota Amerika Serikat sendiri, yang dijalankan oleh rezim yang disokong Washington.
Henry Kissinger, Menteri Luar Negeri AS yang menjadi arsitek utama kebijakan luar negeri era itu, dalam sebuah pertemuan dengan Pinochet secara eksplisit meyakinkannya bahwa komentar-komentar soal hak asasi manusia yang ia sampaikan di forum internasional "tidak ditujukan kepada Chile."
Pesan itu jelas: lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Kami tidak akan menghalangi.
Ini Bukan Soal PKI. Ini Soal Kita.
Saya ingin jujur soal satu hal.
Buku ini bukan tentang apakah komunisme itu benar atau salah. Bukan tentang apakah PKI seharusnya ada atau tidak. Itu pertanyaan yang berbeda dan bisa diperdebatkan secara terpisah.
Buku ini tentang apakah satu juta orang berhak mati tanpa proses hukum. Apakah negara punya hak untuk membunuh satu juta warganya sendiri, kebanyakan dari mereka petani dan buruh biasa, dan kemudian mengajarkan versi palsu dari kejadian itu kepada generasi-generasi berikutnya selama 60 tahun.
Dan yang lebih relevan untuk kita hari ini: apakah kita, sebagai orang Indonesia, berhak tahu sejarah negara kita sendiri?
Banyak dari kita mungkin punya anggota keluarga yang hidup di era itu. Mungkin ada cerita yang tidak pernah dibicarakan di meja makan. Mungkin ada nama yang tidak pernah disebut. The Jakarta Method memberikan bahasa dan konteks untuk percakapan yang selama ini tidak mungkin dilakukan.
Itu nilai yang tidak bisa diremehkan.
Cara Paling Mudah untuk Mulai
Baca bukunya.
The Jakarta Method tersedia di retailer buku internasional online dan dalam versi Bahasa Indonesia yang terbitkan oleh Marjin Kiri. Bevins menulis untuk pembaca umum, bukan akademisi. Kamu tidak butuh latar belakang khusus tentang sejarah Indonesia untuk memahaminya. Kalau kamu pernah duduk di kelas IPS dan menghafal versi resmi G30S, kamu sudah punya cukup konteks.
Setelah itu, tonton The Act of Killing (2012) dan The Look of Silence (2014), dua dokumenter karya Joshua Oppenheimer yang merekam para pelaku dalam kata-kata mereka sendiri. Keduanya tersedia dengan subtitle.
Kita tidak bisa memilih sejarah yang kita warisi. Tapi kita bisa memilih apakah kita mau tahu.
Sumber
Vincent Bevins — Situs resmi — latar belakang penulis dan wawancara sumber primer
Enduring Cold War Imperialism — Los Angeles Review of Books — ulasan kritis terperinci atas argumen-argumen buku
How 'Jakarta' Became the Codeword for US-Backed Mass Killing — New York Review of Books — Bevins tentang penyebaran global Jakarta Method
Naming Names: U.S. Embassy Jakarta and Indonesian Purges 1965–1966 — ADST — dokumentasi daftar nama dari AS dan kabel kedutaan
Raids over PKI books condemned — The Jakarta Post — liputan razia buku 2019 dan keputusan Gramedia
Indonesia's Jokowi Admits to Serious Past Human Rights Abuses — The Diplomat — dokumentasi pernyataan Jokowi Januari 2023
The Jakarta Method — Kirkus Reviews — ringkasan penerimaan buku
The Act of Killing — Joshua Oppenheimer (2012) — dokumenter pendamping yang menampilkan pengakuan para pelaku
30.000 halaman dokumen Kedutaan Besar AS di Jakarta 1963–1968, National Security Archive, George Washington University (dipublikasikan Oktober 2017) — dasar klaim bahwa AS mengetahui dan mendukung pembantaian secara aktif, termasuk telegram "widespread slaughter" dari Surabaya
Telegram Duta Besar Marshall Green, 12 Oktober 1965 — klaim spesifik bahwa AS menawarkan bantuan berupa "operasi klandestin, uang, peralatan komunikasi, atau senjata" kepada militer Indonesia
Declassified files outline US support for 1965 Indonesia massacre, Financial Times (18 Oktober 2017) — konteks akademik dari Bradley Simpson (Northwestern) dan John Roosa (UBC) atas signifikansi dokumen
US Stood by as Indonesia Killed a Half-Million People, Papers Show, New York Times (18 Oktober 2017) — konfirmasi editorial atas dokumen yang sama
Files show new details of US support for Indonesia bloodbath, Associated Press (17 Oktober 2017) — detail teknis isi dokumen Kedutaan
Indonesia massacres: Declassified US files shed new light, BBC (2017) — klaim bahwa AS mengetahui korban "dikirim untuk dieksekusi" (delivered for slaughter)
US knew of Indonesian anti-communist massacre, Al Jazeera (18 Oktober 2017) — konteks telegram Marshal Green dan rencana penggulingan Sukarno
Operation Condor: A Network of Transnational Repression 50 Years Later, National Security Archive (26 November 2025) — dokumentasi bahwa CIA menyimpulkan Pinochet "secara pribadi memerintahkan" pembunuhan Orlando Letelier, dan memo Shlaudeman ke Kissinger
A Timeline of CIA Operations in Latin America, Al Jazeera (26 November 2025) — konteks kronologi operasi militer AS di Amerika Latin, termasuk pelatihan batalion Atlacatl di El Salvador
Remembering Operation Condor, Al Jazeera (25 November 2015) — kutipan Kissinger kepada Pinochet: "tidak ditujukan kepada Chile"
Operation CONDOR: CIA's Terror Network in South America, Into the Shadows — konteks teknis struktur Condor: tujuh penjara klandestin, tim transnasional, dan bagaimana operasi ini akhirnya runtuh